Borobudur Writers and Cultural Festival

Novel Sejarah Sunda Mencari Jejak yang Tidak Pasti

Oleh: Aan Merdeka Permana

SAYA adalah penulis novel sejarah yang telat umur.  Di usia yang sudah mendekati senja, baru menghasilkan tiga novel bernuansa sejarah, yaitu Senja Jatuh di Pajajaran, Perang Bubat dan Putri Kandita,  padahal di lain pihak saya selalu berbangga diri, bahwa saya telah menjadi penulis fiksi sejak kelas dua SMP, dan kini sudah menghasilkan lebih dari seribu cerpen, walau pun kebanyakan hanya diumumkan di media massa lokal di seputar Jawa Barat saja.
Hanya sepuluh tahun jelang saya pensiun menjadi jurnalis saja baru teringat sebuah kebutuhan  mendesak, yaitu tatkala  saya banyak membaca perjalanan sejarah Jawa Tengah, Jawa Timur,  Sumatera, bahkan sejarah klasik China dan Jepang, India, bahkan dunia western. Saya pernah hapal sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari mulai Mataram kuna hingga Mataram baru abad 15, sejarah Majapahit hingga Pajang dan Demak. Namun ketika saya ingat kampung halaman sendiri, saya jadi terhenyak. Adakah Sunda memiliki sejarah panjang? Kalau ya, mengapa saya tidak tahu?
Saya ingat di bangku sekolah dasar, sudah ada mata pelajaran sejarah Nasional. Di buku itu diceritakan banyak-banyak tentang semua sejarah berbagai etnik besar yang ada di Nusantara. Namun ketika merambah ke ranah Pasundan, saya tidak mendapatkan berita masa  lalu yang cukup informatif. Dahulu kala di Jawa Barat ada kerajaan bernama Pajajaran dengan rajanya Prabu Siliwangi, titik. Tak ada kelanjutannya. Maka untuk menambah “pengetahuan” saya kerap menonton sandiwara sunda yang kerap menampilkan cerita babad tentang Pakuan Pajajaran. Namun itu pun hanya bagian kecil dari keseluruhan pentas panggung sandiwara, sebab dalam seminggu pertunjukan, sandiwara sunda juga menampilkan kisah-kisah Mataram, kisah-kisah Pajang dan Demak, atau malah cerita seribu satu malam dan bahkan cerita horor.
Dengan demikian, hasrat hati untuk mendapatkan informasi masa lalu sunda, tetaplah minim. Pada tahun tujuhpuluhan baru terlihat ada penerbitan buku-buku sejarah lokal Sunda, namun itu pun dengan ruang edar terbatas. Bila ingin membaca buku Sejarah Bogor (di buku itu informasi tentang perjalanan Sunda cukup informatif), ya harus membacanya di perpustakaan Pemda Kota Bogor sebab di pasar bebas tidak ada. Begitu pun naskah-naskah lama tentang Sunda, hanya bisa ditemukan di perpustakaan-perpustakaan khusus pula. Naskah Wangsakerta dari Cirebon yang banyak berbicara tentang Jawa Barat, baru diinformasikan pada dekade 1980-an, itu pun akurasinya masih diperdebatkan.
Tentu saya kebingungan. Sepuluh tahun menjelang pensiun sebagai jurnalis, saya ingin menulis kisah-kisah fiksi dengan latar belakang sejarah Sunda. Walau Bung Karno pernah bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah, namun anak-anak tak suka sejarah. Dia ditulis dengan monoton, bahkan disajikan oleh guru sejarah dengan gaya monoton pula. Sementara di lain pihak, anak-anak lebih suka melihat ke depan, inginnya merambah dunia modern yang penuh trik dan teknologi tinggi. Tapi hasrat saya untuk memberikan informasi masa lalu tentang Sunda sungguh besar. Saya tak ingin anak-anak Sunda Pareumeun Obor, yaitu karena cahaya obor yang padam, maka anak-anak tidak bisa melihat ke kiri-kanan, ke depan, apalagi ke belakang.
Walau pun disebut sebagai kisah fiksi, namun roman panjang Api di Bukit Manoreh sarat dengan informasi sejarah keberadaan Mataram. Bahkan cerita silat buatan Kho Ping Hoo yang bercerita tentang dunia silat China, toh sarat juga dengan informasi sejarah Tiongkok dan buku-buku seperti ini banyak disukai kalangan remaja kala itu. Jadi, untuk menjajakan informasi masa lalu Sunda, mengapa saya tak bikin  novel dengan latar-belakang sejarah Pajajaran saja, misalnya?
Tahun 1990-an saya baru bekerja bikin novel dengan nuansa masa lalu Sunda. Lantaran yang dikenal masyarakat “hanya” Pajajaran belaka, maka saya pun berusaha ingin menampilkan kisah fiksi dengan latar belakang Pajajaran. Namun di zaman manakah Pajajaran harus saya tampilkan? Era Pajajaran ( bagian dari perjalanan panjang Kerajaan Sunda ), dimulai pada 1482 dan diakhiri pada 1679 dengan menampilkan enam orang raja. Tapi dari keenam raja Pajajaran, hanya satu orang saja yang populer, yaitu Sri Baduga Maharaja yang orang Sunda menyebutnya sebagai Prabu Siliwangi.
Menemukan nama  Prabu Siliwangi di buku sejarah lokal, sebenarnya boleh menyebut dengan rasa syukur.  Namun demikian, saya kebingungan sebab untuk membawa-bawa nama Prabu Siliwangi dalam jalinan novel, sepertinya tidak menimbulkan greget. Ya, paling tidak jalan pikiran saya kala itu berkata begitu. Mengapa? Sebab di buku sejarah disebukan bahwa zaman keemasan Pajajaran adalah di kala dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja. Rakyat sejahtera negeri makmur sebab dipimpin oleh raja yang welas-asih terhadap sesama dan amat bijaksana dalam memegang tampuk pemerintahan. Lho, kalau sudah begitu, saya mau bicara apa  dalam novel saya? Mau bikin novel dengan kisah yang datar-datar saja tentu akan ditolak baik oleh penerbit maupun pembaca, sebab tak kelihahatan seru kalau hanya memperbincangkan kehidupan yang mulus-mulus.
Bikin novel tentu harus ada greget, semisal banyaknya kemelut  pertikaian lantaran dikobarkan oleh intrik politik. Novel Senja Jatuh di Pajajaran akhirnya menemukan wadahnya, manakala saya melihat gaya kepemimpinan salah seorang raja Pajajaran bernama Prabu Ratu Sakti (1551-1556).  Dia aalah raja keempat Pajajaran yang tindak-tanduknya menyebalkan. Karena Pajajaran semakin tersudut oleh Demak, Cirebon dan Banten, maka perekonomian morat-marit. Untuk menjaga eksistensinya, raja memerintahkan menarik seba atau pajak sebesar-besarnya sehingga banyak petani jatuh miskin. Pejabat yang berani mengkritik, dia tuding sebagai pemberontak dan dihukum mati, sebaliknya yang menjadi penjilat dengan cara memuji-mujinya, diberi anugerah berlimpah.
Itulah wadah yang baik bagi  novel saya. Namun tatkala novel sudah rampung, susah sekali menemukan penerbit yang mau mengumumkan karya saya ini. Tahun 1980-1990 penerbit besar sih sudah banyak, bahkan mereka pun banyak pula menerbitkan fiksi sejarah, hanya saja tidak melirik ke naskah saya. Sepuluh tahun keluar masuk penerbit dari mulai penerbit besar dan terkenal hingga penerbit kecil  semua hanya menyimpan naskah saya di laci mejanya bertahun-tahun.
Novel Senja Jatuh di  Pajajaran belakangan hanya laku diterbitkan dalam bentuk cerita bersambung di surat kabar terbesar di Jawa Barat kala itu, itu pun sambil menerima kritik di sana-sini. Salah satu kritik yang cukup memiliki alasan mengapa naskah ini susah diterbitkan dalam bentuk buku,  mungkin lantaran pesan yang disampaikan tidak pas dengan situasi perpolitikan negeri ini. Saya baru tahu novel saya tidak  pas dengan situasi  politik kala itu, sebab kebokbrokan pemerintahan Prabu Ratu Sakti yang kejam terhadap lawan politik, dituding menyindir pemerintahan yang tengah berlangsung di dekade 1980-1990.
Mungkin benar mungkin tidak. Bisa dianggap tidak benar, sebab saya mengeksploitasi keburukan penguasa Pajajaran kala iu, sesuai dengan catatan sejarah. Kalau pun dituding menyindir, mungkin karena naskah itu dibikin  pas dengan situasi Indonesia yang tengah berlangsung … ya mirip kejadian di zamannya Prabu Ratu Sakti.
Membuat novel dengan tema  apapun, seyogianya dibantu dengan pendalaman studi, sebab dari sanalah kelak novel akan terlihat hidup. Tapi ternyata bikin novel sejarah Sunda dirasa jauh lebih sulit dari garapan-garapan lainnya. Kalau hanya menyusun runtutan cerita, mungkin sama dengan teori bikin novel pada umumnya.  Yang bikin sulit  dalam menggarap novel klasik Sunda, karena saya banyak terbentur dengan minimnya data. Senja Jatuh di Pajajaran tidak ingin sekadar berupa kisah yang diterapkan di koridor masa lalu, tapi saya juga ingin memperlihatkan keadaan sosial-ekonomi dan sosial budaya yang berlaku  kala itu. Satu kalimat pendek yang saya tulis  dalam sebuah paragraf, ternyata punya dampak besar yang harus dipertanggung-jawabkan bila kurang hati-hati melakukan studi lapangan.
Saya menyusun sebuah paragraf pendek  tatkala menyusun novel ini. Di suatu senja yang indah, di saat matahari senja menyinari  alam, Pemuda Ginggi berjalan sendirian di atas  pematang sawah. Saya berhenti sejenak sebab di benak langsung terbetik sebuah pertanyaan: benarkah kala itu sawah sudah terbentuk padahal kisah ini berlangsung pada tahun 1551? Saya menghentikan pekerjaan menulis hingga tiga bulan lamanya hanya lantaran ingin mengetahui, sejak kapan sawah terbentuk di tanah Pasundan. Sesudah data didapat dari sana-sini, maka paragraf itu saya ganti, kata pematang sawah diganti dengan huma sebab sawah baru dibikin di tanah Pasundan pada abad 18.
Di sinetron-sinetron layar kaca saya kerap melihat adegan tokoh pelakon  keluar-masuk rumah makan dengan kantung uang logam di pinggang dan tatkala selesai makan, langsung meletakkan beberapa keping uang logam. Ketika mau saya tiru adegan ini  di novel saya, benak  pun  langsung bertanya. Kira-kira jenis uang logam apa yang digunakan di Pajajaran kala itu? Saya berhenti lagi menulis sebab harus mencari-cari referensi. Belakangan baru ketahuan bahwa Pajajaran tidak pernah mencetak uang sendiri, sebab roda perekonomian dilakukan dengan sistem barter. Uang sih sudah dikenal, namun orang Pajajaran hanya memberlakukan uang dari Kerajaan Banten bahkan uang logam buatan Portugis. Pajajaran tidak mencetak uang sendiri. Tambahan informasi lain: kala itu hanya kalangan masyarakat tinggi saja yang sanggup memiliki uang, sementara rakyat kebanyakan kegiatan di pasar dilakukan dengan sistem barter saja.
Lalu pemuda Ginggi sebagai tokoh utama kalau masuk ke rumah makan harus bawa uang atau sistem barter? Supaya mudahnya, maka Si Ginggi saya suruh masuk dengan berbekal sepundi uang logam. Namun demikian, saya harus bersusah-payah bikin kisah sampingan untuk menjelaskan bahwa darimana pemuda gunung itu dapat uang logam? Maka saya gambarkan, betapa di perjalanan, pemuda kampung ini menolong pejabat Negara dari wilayah kekuasaan Cirebon dan memberinya uang logam Cirebon/Demak. Uang ini bahkan memberinya kesulitan, sebab selain dicurigai membawa uang logam dari wilayah musuh, juga terlalu royal dalam melakukan transaksi pembelian. Hanya sekadar beli sejumput nasi harus dibayar dengan logam  perak yang sungguh bernilai tinggi. Itu untuk menggambarkan, betapa pemuda lugu ini sebenarnya tidak tahu soal moneter.
Ya, hanya sekadar aksesoris  untuk  alur cerita utama yang sederhana namun punya peranan penting dalam penggambaran sosial-ekonomi pada zamannya. Tentu masih banyak asesoris-asesoris yang musti saya terapkan agar alur cerita berjalan hidup.  Yang tidak kurang pentingnya, adalah jenis pakaian yang dipakai orang Pajajaran kala itu, senjata yang digunakan kala itu, alat pertanian yang digunakan kala itu, hirarki kepangkatan kala itu, bahkan ilmu bela diri yang digunakan di Pajajaran kala itu, termasuk juga jenis kesenian yang populer kala itu. Bertele-tele, tidak praktis dan susah mencari rujukan, namun itu semua harus saya lakukan.
Sesudah naskah itu berbentuk buku dan beredar secara Nasional, tentu cukup banyak mendapatkan sambutan, termasuk juga dalam hari-hari belakangan ini. Sambutan tidak melulu pujian namun juga kritikan. Semisal, ada pembaca mengkritik,  mengapa setiap tokoh yang ditampilkan tidak  pernah membawa kujang, padahal kujang identik dengan Pajajaran. Tentu ada jawabannya namun akan bertele-tele bila diulas di artikel ini.
Sambutan berupa  pujian tentu akan menyenangkan saya. Suatu ketika ada pembaca yang mengabarkan bahwa dia sudah mengadakan napak tilas meniru-niru tokoh Ginggi yang melakukan perjalan turun dari Gunung Cakrabuana, lalu ke Karatuan Talaga, terus ke utara hingga ke Wado dan wilayah Kerajaan Sumedanglarang, dilanjut lagi semakin ke utara ke wilayah Kandagalante Sagaraherang, lalu meluncur ke barat menuju Kandagalante Tanjungpura (Kabupaten Karawang), belok kembali ke selatan untuk menuju wilayah Cileungsi, dan berakhir di Ibukota Pakuan Pajajaran. “Kalau dulu Ki Ginggi berjalan kaki, saya naik motor, eh beneran ya nama-nama kuno di sana masih ada …” tutur pembaca itu.
Ya, tentu saja, sebab sebelum saya menulis, perjalanan ini saya lakukan terlebih dahulu. Saya melakukan perjalan napak tilas di sepanjang higway Pajajaran untuk investigasi wilayah-wilayah yang di abad 15 sangat ramai. Prediksi saya, kisah-kisah tentang Pajajaran tentu akan didapat di wilayah sepanjang bekas highway Pajajaran itu dan benar. Jadi,  kalau saya sanggup membikin buku Senja Jatuh di Pajajaran hingga tiga jilid (trilogi), kekayaan saya di antaranya tentu karena hasil investigasi ke  lapangan seperti inilah.
Namun saya tidak menampik, kalau ada yang menyerang saya tentang data akurat, saya memang tak punya. Bila akan menyusun sebuah cerita fiksi sejarah sunda harus setia kepada sumber-sumber resmi, tentu saya menyerah, sebab terus-terang, sejarah Sunda miskin data. “Pengetahuan”  saya tentang “sejarah Sunda”, mungkin hanya di bawah 20% yang didapat dari data tertulis kalangan akademisi, 80% “pengetahuan” saya malah didapat dari hasil investigasi. Tanya sana-sini dan banyak mendapatkan tuturan lisan dari masyarakat pedalaman.
Bila di novel  saya yang kontroversi yaitu kisah  Perang Bubat digambarkan bahwa orang Sunda kala itu pantang menggunakan energi minyak bumi, maka hal ini bukan didapat dari buku sejarah Sunda, melainkan dari tuturan masyarakat pedalaman Sunda. Sejak mendapatkan data lisan ini, setiap saya gambarkan malam hari orang Pajajaran berbekal obor, maka perlu saya terangkan bahwa sumber energi minyak bukan dari kerak bumi, melainkan dari  minyak nabati dan hewani sebab orang Sunda kuna sudah mengatakan bahwa Cai kalahat bumi (minyak bumi) jangan digunakan sebab jauh lebih banyak bahayanya ketimbang manfaatnya.
Pengetahuan ini tidak didapat dari buku catatan, melainkan dari tuturan lisan masyarakat pedalaman Sunda. Mungkin bagi kalangan akademisi perlu pembuktian dengan cara menginterogasi dari mana sumbernya, apakah ada data tertulis mengenai hal ini. Namun saya sebagai penulis novel,  tidak  perlu mengikuti koridor etika kalangan akademisi, sebab melalui nalar dan logika, penjelasan masyarakat pedalaman masuk akal dan beradab. Adalah Raja Suryadiraksa Panangkaran, raja dari Kerajaan Arcamanik  kaki Gunung Manglayang, wilayah Bandung Utara yang mengeluarkan ancaman  hukuman mati bagi pemakai energi minyak bumi. Kata Sang Raja, cai kalahat bumi tak bisa dibikin oleh manusia, dia dibentuk oleh alam ratusan bahkan ribuan tahun lamanya di bawah kerak bumi. Bila suatu saat habis, akan mengganggu bumi  lamba atau keseimbangan keberadaan bumi. Tak ada bukti tertulis bahwa orang Sunda kuna tidak menggunakan minyak bumi sebagai bahan energi. Namun bahwa energi bumi bisa lebih berbahaya ketimbang manfaatnya, sudah saya saksikan sekarang. Persediaan minyak dunia yang semakin berkurang  telah mengakibatkan banyak pertikaian dari mulai tingkat lokal hingga tingkat dunia. Betapa banyak negeri di dunia runtuh dan kacau-balau hanya karena urusan energi minyak bumi. Jadi karena logika ini, maka saya masukkan peradaban orang-orang kuno namun yang memiliki pandangan jauh ke depan ini sebagai bahan rujukan novel-novel saya tanpa harus mengikuti aturan akademisi tentang keabsahan kearifan lokal manusia kuno ini.
Jadi, untuk  memperkaya garapan novel-novel,  saya harus berani keluar dari koridor akademisi dengan berbagai risiko. Risiko tentu datang berupa kritik dan koreksi dari masyarakat yang merasa mengerti akan “sejarah yang sesungguhnya” berdasarkan catatan tertulis yang dianggapnya akurat sebagai kekayaan keilmuan modern. Koreksi bahkan hujatan kepada karya saya bisa deras menerpa tatkala saya berani menuliskan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan babon sejarah yang sudah jadi kepercayaan umum.  Ketika di novel saya “Perang Bubat” (diterbitkan Penerbit Qanita/Mizan) disebutkan bahwa Prabu Linggabuana dan Putri Diah Pitaloka tidak gugur di Bubat, maka banyak dari masyarakat  pecinta sejarah Sunda memprotes dan merasa terhina karena kedua tokoh penting ini tidak gugur. Saya sebagai orang Sunda, bahkan dituduh membela Gajah Mada yang padahal oleh kebanyakan orang Sunda, Gajah Mada dihujat sebagai  pengkhianat, hanya gara-gara saya menggambarkan Gajah Mada tidak sebagai orang egois dan sombong, melainkan digambarkan sebagai penyendiri dan perenung  namun tegas dan berani berkorban untuk kepentingan Negara.
Saya juga menulis novel Putri Kandita, putri Sri Baduga Maharaja, raja pertama Pajajaran, dan sang putri ini kelak akan disebut masyarakat sebagai Nyi Ratu Kidul. Seperti biasa, untuk menulis kisah klasik  Pajajaran ini, saya harus melakukan investigasi lapangan, banyak keluyuran ke pesisir Jawa Barat, dari mulai Ciamis Selatan, Tasik Selatan, Garut Selatan, hingga Palabuanratu, Sukabumi Selatan. Ratu Laut Kidul versi Sunda ini ternyata banyak ragamnya. Sekurang-kurangnya ada tiga tokoh putri berlainan zaman yang masyarakat sebut sebagai Ibu Ratu Kidul.  Namun untuk kepentingan “komersil” saya pilih Putri Kandita.
Mengapa begitu, sebab penerbit Nasional selalu inginkan hanya mengangkat cerita klasik Jawa Barat yang ada Prabu Siliwanginya saja, sepeetinya, hanya Prabu Siliwangi saja orang Jawa Barat yang  punya level Nasional. Tentu saja pendamba versi lain akan memprotes dan mengkritik novel saya, sebab kata mereka, Ibu Ratu Kidul bukanlah Putri Kandita. Menanggapi ini, saya hanya ketawa nyinyir saja  sambil sedikit bersedih. Sebab, ya inilah kekayaan sejarah Sunda, kebanyakan miskin data dan hanya hidup di kalangan penutur tradisional. Dan karena riwayat masa lalu Sunda kebanyakan hidup hanya dari tuturan lisan,  maka tak pelak akan banyak sekali versi yang akan didapat.
Ibu Ratu Kidul (catatan: orang Sunda tidak menyebut ratu penguasa laut selatan sebagai Nyi Roro Kidul, tetap menyebutnya sebagai Ibu Ratu Kidul, yaitu untuk membedakannya dengan tokoh mitos pantai selatan yang berkuasa di sepanjang pesisir Jawa Tengah), hanyalah sebutan bagi siapa yang dianggap menjadi penguasa laut selatan Jawa Barat. Tatkala saya melakukan penelusuran ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai  kekuasan “Sang Ibu Ratu”,  maka sekurang-kurangnya didapat tiga versi berbeda. Ada masyarakat yang menyebut bahwa Ibu Ratu Kidul itu, dulunya adalah Putri Kandita, keturunan Prabu Siliwangi dari selir ketujuh yang diusir dari keraton Pakuan pada tahun 1483 lantaran mempunyai  penyakit aneh. Ada juga kelompok masyarakat pesisir Jawa Barat yang menyebutkan bahwa Ibu Ratu Kidul adalah sebutan bagi tokoh perempuan bernama Nyi Purnamasari, putri Prabu Seda Ragamulya Suryakancana, raja terakhir Pajajaran.
Syahdan tatkala Pajajaran diserang habis-habisan oleh Pasukan Banten pada 1579, penghuni istana mengungsi ke wilayah selatan. Mereka pergi secara menyebar, bahkan Nyi Purnamasari disuruh pergi duluan dan sembunyi di pesisir selatan dan jadilah Sang Putri sebagai penguasa laut selatan. Maka sementara masyarakat pun menyebutnya sebagai Ibu Ratu Kidul. Namun demikian, masih ada lagi bagian masyarakat yang menganggap bahwa Ibu Ratu Kidul adalah Nyi Mayang Sagara yang berada di wilayah pesisir selatan Palabuanratu. Belakangan,  yaitu saya dapatkan beberapa bulan lalu, ada kelompok masyarakat yang menyampaikan lagi “berita”  bahwa yang dimaksud Ibu Ratu Kidul “yang sesungguhnya dan seasli-aslinya” adalah Dewi Anjani.
Tentu terasa lucu namun tak perlu menjadi bingung. Tradisi masyarakat Sunda  masa lalu, selalu pantang  (mereka menyebutnya sebagai “teu wasa” atau tak berkuasa) untuk menyebut nama orang begitu saja dan apalagi yang mereka maksud adalah seseoranmg yang mereka hormati. Kepada raja di setiap zamannya masing-masing, rakyat hanya akan menyebutnya sebagai “Kangjeng Prabu” saja,  atau Nyi Putri untuk putri raja. Jadi tatkala Nyi Putri Kandita atau Nyi Purnamasari, atau Nyi Mayang Sagara  bahkan Nyi Siapa pun yang diketahui berkuasa di pesisir selatan, maka masyarakat pada zamannya akan menyebutnya sebagai Nyi Ratu Kidul atau Ibu Ratu Kidul saja.
Ya, begitu banyak ragamnya berita-berita yang saya temukan di koridor tuturan lisan penduduk pedalaman untuk  peristiwa yang sama. Lalu melihat kenyataan seperti in, saya harus berdiri dan memihak kemana? Haha, saya bukan ahli sejarah, bukan peneliti sejarah. Saya hanyalah penulis cerita klasik yang titik  pemberangkatannya dimulai dari kerja jurnalistik. Kerja jurnalistik adalah mencari hal-hal baru yang belum pernah ditemukan oleh pihak  lain dan lalu saya menyampaikannya ke khalayak. Bahwa akurasinya perlu ditindak-lanjuti untuk dibuktikan kebenarannya, maka itu harus sudah menjadi tanggung-jawab pihak lain yang lebih berkompeten untuk menelitinya.
Maka tatkala kalangan sejarawan belum  menemukan asal-usul Gajah Mada, dan belakangan saya mendapatkan kabar bahwa Gajah Mada itu berasal dari wilayah Banten, ayahnya Cina dan ibunya berdarah Banten dan masa kecil Gajah Mada bernama Ma Hong Foe lalu ketika remaja bernama Ramada Jaya Saksena, maka sebagai jurnalis dan sebagai pembikin cerita fiksi, saya lebih tertarik untuk memilih “versi baru” ini ketimbang nunut kepada babon sejarah yang belum menemukan bukti asal-usul Gajah Mada.
Dan saya sungguh takjub, semakin saya menenggelamkan diri  ke dasar telaga tuturan lisan, maka semakin bertebaran pula berita-berita  masa  lalu yang tidak saya temukan di catatan-catatan sejarah resmi wilayah Sunda  ini. Sambil mengabaikan etika akademisi bahwa yang namanya sejarah harus jelas sumber tertulis atau bukti peninggalan fisiknya, maka saya banyak menemukan “kisah-kisah masa lalu Sunda” demikian hebat, baik perjalanan politik dalam mengusung kehidupan ketata-negaraan, maupun balada kemanusiaan yang banyak mengusung kearifan lokal. Seperti yang sudah disebutkan di bagian terdahulu, betapa orang-orang dari Kerajaan Arcamanik di zaman Pajajaran  tidak pernah menggunakan cai kahalat bumi atau minyak bumi sebagai sumber energi penopang kehidupan sehar-hari sebab bila minyak bumi digunakan, akan jauh lebih besar bahayanya ketimbang manfaatnya.
Berita seperti ini secuil pun tidak  pernah ada di catatan sejarah resmi hasil penelitian kalangan akademisi. Bahwa setiap raja-raja di Sunda dari zaman ke zaman amat menghormati alam dan akan menghukum mati perusak alam, hanya didapat dari tuturan lisan dan bukan dari hasil  penelitian kalangan akademisi. Syahdan Prabu Kanditan Suwangpangkasan raja Kerajaan Kanditan dari daerah Garut pernah berkata: “Yang harus dihormati bukanlah raja melainkan rakyat sebab kualitas hidup terdapat di rakyat dan bukan pada raja,” saya nilai sebagai ucapan hebat seorang pejabat masa lalu yang tak mungkin terucapkan oleh pejabat masa kini dan itu perlu saya garis bawahi sebagai bahan kekayaan bila kelak saya bikin cerita fiksi klasik.
Saya juga sempat menemukan kisah heroik politikus Sunda masa  lalu yang berani membela kepentingan rakyat walau dalam menyusun strategi politiknya merugikan dirinya sendiri dan dihujat oleh rakyatnya yang tengah dia bela. Kisah ini saya temukan pada diri seorang tokoh bernama Ki Tanujiwa. Menurut catatan VOC, dia adalah pendiri Kabupaten Bogor dan menjadi bupati (regent) pertama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun karena orang Sunda sudah menyebutnya sebagai pengkhianat, maka di catatan sejarah lokal, nama Ki Tanujiwa tidak disebut. Bupati pertama Kabupaten Bogor, sebab pengakuan untuk bupati pertama hanya diberikan kepada bupati ketiga oleh versi catatan VOC.
Begitu “bencinya” masyarakat Sunda kepada tokoh bernama Ki Tanujiwa atau yang lebih dikenal  sebagai Ki Mas Tanu, sehingga sampai dengan dekade 1970-an masyarakat Sunda di pedesaan masih gemar melantunkan sebuah lagu Sunda berjudul  Ayang-Ayang Gung”, yaitu lagu ejekan atas pengkhianat bangsa bernama Ki Mas Tanu yang punya ambisi tinggi untuk jadi pejabat, mengabdi kepada penjajah Belanda padahal ketika itu rakyat tengah melawan kesewenang-wenangan penjajah.
Yang saya investigasi tentang tokoh ini, merupakan kebalikan dari tudingan mayoritas masyarakat Sunda. Tanujiwa benar belaka seorang ambisius. Dia ingin mendapatkan jabatan tinggi di pusat kekuasaan Belanda namun bukan untuk dirinya, melainkan untuk kepentingan rakyat Sunda. Kata Tanujiwa, pada kala itu, sekitar abad 16 kalangan pribumi yang memiliki kekuatan  hanya memiliki dua pilihan. Pertama melawan penguasa untuk membela bangsa terjajah, kedua bergabung kepada penguasa untuk satu kepentingan. Memang banyak didapat kalangan pribumi memihak penguasa untuk membela kepentingan dirinya sendiri.  Namun Tanujiwa memilih bergabung kepada penguasa dengan perkiraan bahwa hanya dengan kekuasaanlah maka dirinya akan memiliki  berbagai kebijakan.
Maka ketika dia sudah menjadi seorang letnan VOC, dia banyak mengajukan usul pembangunan, semisal  membuka berbagai perkebunan seperti teh, daun nila atau galian bahan belerang. Produksi perekebunan dan bahan galian alam memang jadi komoditas penting VOC sehingga menguntungkan mereka, namun Tanujiwa berhasil membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat Sunda yang kala itu banyak menderita kelaparan dan banyak wilayah Bogor yang asalnya hutan belantara berubah menjadi permukiman tenaga kerja. Kampung-kampung baru ini sesudah digabung jadilah sebuah kota yang kini dikenal sebagai Bogor dan Tanujiwa diangkat sebagai regent  pertama. Bahwa pada akhirnya hasil kerja Tanujiwa banyak menimbulkan protes dan ketidak-senangan kalangan pribumi, sebab terjadi banyak tindak korupsi dan menyengsarakan rakyat.
Hasil kesepakatan antara Tanujiwa dan VOC bahwa rakyat yang terkena kewajiban menanam pohon nila akan menerima pembayaran 17 gulden tiap menyetorkan satu pikul hasil petikan,nyatanya sesudah sampai ke tangan petani hanya dibayar oleh beberapa liter beras dan ikan asin. Uang pembayaran dari VOC habisa di jalan oleh cutak, kepala desa sampai ke mandor dan tukang pukul.  Maka yang harus bertanggung-jawab adalah regent. Tanujiwa juga dimusuhi dan diancam keselamatan jiwanya oleh pejuang Priangan dan Banten, sebab di tengah-tengah rasa persatuan Priangan dan Banten dalam melawan VOC, Tanujiwa mencoba-coba membuka sejarah lama tentang  sebab-musabab kehancuran Pajajaran, padahal Pajajaran kala itu (1579 atau seratus tahun yang lalu dari zaman Tanujiwa) dihancurkan oleh Banten  yang notabene akan menghancurkan persatuan Priangan dan Banten.
Gagal dalam membela kesejahteraan rakyat Sunda, Tanujiwa bermain api yang membahayakan dirinya. Ketika ada pemberontakan Haji Prawatasari dari wilayah Jampang, wilayah Bogor dan Batavia banyak digempur pasukan dari Jampang tanpa terdeteksi sebelumnya oleh dinas intelejen. Namun belakangan diketahui juga oleh penguasa, bahwa keberhasilan  berbagai serbuan Pasukan Haji  Prawatasari itu lantaran berbagai bantuan rahasia dari Regent Tanujiwa. Karena dosa ini, Tanujiwa diseret ke pengadilan dan dihukum buang selama 50 tahun ke Afrika Selatan dan wafat di sana.
Di catatan sejarah Sunda, kisah ini tidak selengkap seperti yang barusan saya paparkan, sebab “berita lengkap” ini saya dapatkan melalui investigasi sendiri ke kalangan masyarakat pedalaman yang memiliki tuturan lisan seperti ini.  Sekali lagi, terlepas dari miskinnya data tertulis dan bukti fisik, maka saya tetap menganggap bahwa ini adalah kisah hebat orang Sunda dalam kiprahnya membela harga diri bangsa. Saya berpikir bahwa Tanujiwa adalah tokoh cerdik yang jalan pikirannya melampaui zamannya, sehingga sesama pejuang belum mengenal apa pentingnya politik kooperatif atau melawan musuh dari dalam kekuatan musuh itu sendiri. Maka barang siapa memilih bergabung dengan musuh, itulah pengkhianat. Begitu mungkin dogma kala itu.
Namun saja kisah yang saya anggap pantas memenuhi kriteria sebagai novel, ternyata ditolak penerbit Nasional dengan dalih ini hanya kisah klasik lokal dan tak akan menggugah pasar Nasional. Menyimak kebijakan penerbit Nasional  seperti ini, sebenarnya saya sedikit mengecam, sebab dengan cara seperti itu, kisah-kisah klasik Jawa Barat tetap akan termarginalkan dari kancah pengetahuan  masa lalu tentang ragam kisah etnik Nusantara. Makanya tak aneh bila  selama ini, kisah klasik  Jawa Barat secara Nasional jumlahnya amat kurang sebab penerbit Nasional hanya menganggap bahwa sejarah klasik Jawa Barat hanya Pajajaran dan Prabu Siliwangi saja. Oh ya, di atas Pajajaran dan Prabu Siliwangi, maka sejarah Sunda yang berkaliber Nasional adalah kisah Perang Bubat. Maka tak ayal, banyak novelis Sunda berbondong-bondong menulis tema yang itu-itu juga sebab hanya tema itu yang banyak diminati penerbit Nasional.
Selama berkiprah di dunia novel klasik, di kancah Nasional saya baru menerbitkan tiga judul buku saja : Senja Jatuh di Pajajaran, Perang Bubat, dan Putri Kandita, itu dari 108 judul buku klasik yang saya tulis, sebab selebihnya saya bermain di tingkat lokal dengan bahasa lokal  pula. Laku keras sih, malah satu di antaranya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 57 ribu eksemplar, yaitu Sasakala Candi Bojong Emas (Kisah Candi Bojong Emas). Membanggakan tapi … hahaha,  memalukan juga, sebab kekayaan masa silam Sunda hanya dikenal oleh masyarakat lokalnya saja.
Bagaimana saya ingin mengatrol kisah-kisah klasik Jawa Barat, sebab selain banyak kisah masa lalu dari wilayah Sunda yang belum dibuka, juga jauh-jauh sudah dihadang oleh kebijakan penerbit Nasional yang banyak beranggapan, kisah lokal Jawa Barat tidak akan laku di  pasar Nasional. Ini adalah perjuangan berat. Yang dikenal secara Nasional masa lalu Jawa Barat hanyalah Pajajaran saja. Padahal sejak zaman Salakanagara, yaitu kerajaan tertua di Jawa Barat, bahkan mungkin tertua di Nusantara (sejak 130 Masehi hingga 362 Masehi), selanjutnya berdiri kerajaan-kerajaan  penting seperti Kerajaan Tarumanagara (358-669 Masehi), Kerajaan Kendan, Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda (hingga 1482 Masehi), lalu Kerajaan Pajajaran (hingga 1579 Masehi).
Ini belum disebutkan pula puluhan bahkan ratusan kerajaan-kerajaan kecil baik jauh sebelum Pajajaran, mau pun sesudah Pajajaran. Banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tak sempat ditulis oleh catatan sejarah Sunda, belakangan ditemukan oleh saya, semisal Kerajaan Kanditan di wilayah tepian Telaga Cangkuang, Garut, Kerajaan Arcamanik di kaki Gunung Manglayang Bandung Utara, Kerajaan Cataraman di Bandung Selatan, juga Kerajaan Saunggalah masih di wilayah yang sama dan semuanya memiliki kisah-kisah menawan (contohnya, raja Kerajaan Saunggalah di wilayah Bandung Selatan, adalah seorang perempuan bernama Ratu Nimbang Waringin. Selama menjadi penguasa, dia berjuang agar perempuan memiliki kesetaraan martabat dengan kaum  pria. Lalu akibat dari perjuangannya ini,  Ratu Nimbang Waringin dijatuhkan oleh para pembantunya. Menurut hemat saya, jauh sebelum RA Kartini, maka Ratu Nimbang Waringin sudah memperjuangkan emansipasi  bagi kaumnya).
Serasa saya memiliki tugas berat bila memang  saya berambisi ingin masa lalu Sunda dikenal. Namun kemampuan saya, baik tenaga, keterbatasan dana dalam melakukan investigasi lapangan  maupun legalitas dan pengakuan masyarakat sangat menjadi hambatan utama.

 
Comments

ada cerita silat sunda bersambung tentang kepahlawanan ki mas tanu di koran tribun jabar